Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan meminta agar, perusahaan pengalengan ikan turut serta menjaga dan merehabilitasi ekosistem di perairan Selat Bali, seperti perbaikan terumbu karang dan hutan bakau.

Hal itu dikatakan Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi IV DPR RI ke provinsi Bali dan Jawa Timur, Ibnu Multazam (F-PKB) saat pertemuan dengan kelompok nelayan di Muncar Banyuwangi, (25/5). Pertemuan tersebut juga dihadiri pejabat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi dan beberapa pejabat Kementerian Kelautan (KKP) pusat.

Ibnu mengatakan dalam duatahun terakhir hasil tangkapan nelayan di perairan Selat Bali yang merupakan wilayah endemik ikan Lemuru dan Sarden menurun drastis. “Dugaan sementara ini karena rusaknya terumbu karang akibat usaha penangkapan yang dilakukan dengan cara-cara yang dilarang, seperti penggunaan bom, potasium dan lain-lain,” ucapnya.Ibnu menambahkan, ikan sekarang berada pada 100-150 meter di bawah permukaan laut (dpl). “Padahal kedalaman jaring nelayan kita hanya maksimal 100 m,” kata Wakil Ketua Komisi IV ini. Keberadaan hutan Bakau juga perlu mendapat perhatian serius. Untuk itu Ibnu mengajak semua pihak termasuk para pengusaha untuk memulihkan ekosistem Selat Bali.

Hasan Basri,dari Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kab. Banyuwangi mengatakan, Salah satu penyebab menurunnya tangkapan nelayan adalah terjadinya penangkapan ikan yang berlebihan (over fishing), padahal menurutnya sudah ada Surat Keputusan Bersama (SKB) dua provinsi Jawa Timur dan Bali yang mengatur mengenai hal ini. “SKB itu tidak efektif karena kekuatan secara hukumnya lemah, jadi banyak terjadi penyimpangan, seharusnya berbentuk UU agar lebih kuat,” katanya.Hasan menambahkan, terumbu karang rusak akibat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. “Hutan bakau sebagai tempat bertelur bagi ikan dan memijah kini sudah terkikis,” tambahnya.

Sementara H. Ali Imron, salah seorang nelayan Muncar mempertanyakan ketegasan pemerintah terkait banyaknya pencurian ikan kita di laut oleh nelayan-nelayan dari negara tetangga. Dia juga mempertanyakan program pemakaian gas untuk kapal motor nelayan pengganti solar sebagai bahan bakar. “Dulu saat menteri Fadel Muhammad, ada ujicoba gas atau elpiji sebagai pengganti solar, itu sangat baik karena lebih hemat sampai 50%, bagaimana kelanjutan program ini sekarang,” ujarnya mempertanyakan.

Manajer pabrik pengalengan ikan PT. Avila Prima Intra Makmur, James Tejakusuma menyampaikan apresiasinya atas kedatangan tim Komisi IV DPR RI. Kepada Tim Komisi IV dia mengungkapkan dalam dua tahun terakhir produksi pabriknya cenderung menurun karena pasokan dari nelayan memang turun. Lebih lanjut James menjelaskan, kerjasama dengan nelayan sudah berjalan dengan baik dan profesional secara bisnis.

Ketua Tim menegaskan, Kunjungan Komisi IV bukan untuk menjastifikasi atau melegalkan perusahaan untuk impor ikan, tapi untuk mencari solusi bersama. “Jika perusahaan kekurangan bahan baku maka mereka bisa mengimpor, tetapi bagaimana dengan nelayan jika ikan tidak ada, impor boleh untuk memenuhi kebutuhan kita tapi harus terukur agar kekuatan nasional tidak tergerus oleh impor,” tegasnya. Kepada semua pihak pemangku kepentingan, Ibnu berharap bersinergi dan bekerjasama untuk memperbaiki ekosistem laut Selat Bali ini, dan mengembalikan Selat Bali sebagai penghasil ikan Lemuru No. 1 di Indonesia.

Pada kunjungan spesifik kali ini Tim Komisi IV juga melakukan peninjauan ke Pelabuhan Perikanan Muncar, pabrik pengalengan ikan PT. Harvest Pasific, dan melakukan pertemuan dengan para nelayan Kab. Jembrana, Bali yang berlangsung di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pangembangan Jembarana. Turut serta anggota Komisi IV DPR: Hj. Iti Octavia Jayabaya (F-PD), I Gusti Ketut Adhiputra (F-PG), Adi Sukemi (F-PG), Ian Siagian dan Honning Sanny (F-PDIP). (Rn.Tvp)